Oleh Inswiardi
Paradigma baru pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia,
khususnya pada program perlindungan sosial, hendaklah
memberikan artikulasi kuat kepada
proses services empowerment (layanan pemberdayaan). Dengan
kata lain, untuk
menciptakan kesejahteraan sosial, akan selalu berdampingan linier
dengan upaya mempertahankan sumber-sumber penghasilan masyarakat miskin,
penciptaan potensi lapangan pekerjaan baru masyarakat miskin, serta kerja nyata
pemberdayaan.
Tiga hal ini menggelitik saya untuk menoleh kebelakang, menganyam kembali kalimat
–kalimat Hj. Munjidah Wahab (Bupati Jombang periode 2018-2023), dalam Pidato Rapat Penyusunan Rencana Kerja
OPD dan sinkronisasi RPJMD, tanggal 5 Oktober 2018 di Ruang Swagata Pendopo
Kabupaten Jombang. Secara tersirat, Beliau menekankan bahwa semua gerak pembangunan di Jombang, tidak terkecuali
pembangunan kesejahteraan sosial, hendaknya dilaksanakan secara terpadu,
terukur, dan berkelanjutan.
Sebagai titik
pijak tujuan
besar ini, maka hal yang diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Kabupaten
adalah, terciptanya Data Base Terpadu Pembangunan
Kesejahteraan Sosial. Data Base
Terpadu Kabupaten Jombang, akan memberikan gambaran tentang kejelasan sasaran program pembangunan kesejahteraan sosial. Identifikasi tingkat kemiskinan penerima
program, jenis bantuan yang diterima, serta potensi ekonomi yang bisa
dikembangkan.
Membincang proses keterukuran pembangunan
kesejahteraan sosial di Kabupaten Jombang, maka ada beberapa contoh menarik
yang bisa saya sampaikan melalui tulisan ini. Ambil contoh tentang potensi
Kelompok Usaha Bersama atau KUBE yang ada di dalam program PKH.
Tahun 2014, saya mendapat tugas dari Kepala Bidang
Rehabbansos, menganalisa data lapangan
pekerjaan peserta PKH dan pilihan Jenis Kube yang diajukan kelompok PKH untuk
mendapatkan support dari Dinas Sosial Kabupaten Jombang ( waktu itu masih
bernama Dinsonakertrans). Tahun 2014, jumlah KUBE yang dibentuk secara mandiri
oleh pendamping PKH dan dilaporkan ke Dinas Sosial sebanyak 38 kelompok. Data
ini terdiri dari 26 Kube bidang perdagangan, 8 Kube bidang peternakan, dan 4 Kube bidang jasa.
Benarkah Kube ini lahir dari dorongan pendamping
mengawal embrio pemberdayaan lapangan pekerjaan peserta PKH? Pertanyaan inilah
yang ingin diketahui. Langkah awal yang dilakukan untuk proses analisa adalah mengambil
data tentang lapangan pekerjaan peserta
PKH yang sudah dikumpulkan oleh Pendamping PKH pada tahun 2013. Untuk proses
analisa ini, hanya diambil 8240 sampling data. Data tersebut, kemudian kami susun terpilah, laki-laki dan perempuan rumah tangga
sangat miskin. Yang di potret adalah potensi lapangan pekerjaan mereka dan
potensi usaha yang bisa dikembangkan.
Dari data 8240 responden,
diperoleh 80 jenis lapangan pekerjaan rumah tangga sangat miskin. Setelah mencermati dan memilah secara seksama, akhirnya 80 jenis lapangan pekerjaan tersebut berhasil dikelompokkan ke
dalam 5 sektor utama. Pertama, sektor
pertanian. Kedua sektor peternakan. Ketiga, sektor Perdagangan. Keempat, sektor
Jasa. Dan kelima adalah lain-lain.
Dari lima sektor tersebut, sektor pertanian menyumbang angka
terbesar, yakni 4521 responden. Di sektor ini 100 persen didominasi buruh tani.
Data terpilahnya 2304 laki-laki dan
2217 perempuan. Data tersebut memberikan gambaran, laki laki maupun perempuan yang bekerja di sektor pertanian
mempunyai peluang yang kecil untuk berkembang menjadi petani mandiri. Asumsi ini dipengaruhi oleh ketiadaan daya dukung kepemilikan lahan. Ketika mereka belum mempunyai lahan
sendiri, maka pilihan pekerjaan yang bisa diambil hanyalah sebagai buruh tani.
Sedangkan pada sektor Peternakan terdapat 762 responden dengan
komposisi terpilah 492 didominasi
perempuan, dan 270 kaum pria. Perempuan lebih banyak dari laki-laki dikarenakan
pada sektor peternakan yang berkembang di rumah tangga sangat miskin, lebih
banyak dikuasai jenis ternak kecil seperti kambing, kelinci, perikanan
darat, serta aneka unggas. Nota bene
jenis hewan seperti diatas banyak dikembangkan oleh ibu ibu sebagai sampingan
di rumah. Sedangkan hewan ternak besar seperti sapi dan kambing, sebagian
besar responden menyatakan maro (bagi hasil).
Sementara pada sektor perdagangan, terdapat komposisi 1150
responden, dengan gambaran terpilah 745 responden perempuan dan 405 responden
laki-laki. Mengapa laki-laki lebih sedikit? Dikarenakan pada sektor
perdagangan, perempuan mempunyai banyak pilihan untuk dikembangkan, seperti
berjualan aneka makanan, minuman, warung, kios, sayur, keripik, dll. Sementara
laki-laki hanya sedikit pilihan di sisi perdagangan ini.
Adapun sektor jasa justru kebalikan sektor perdagangan. Dengan 1700
responden, data terpilah menunjukkan 705 diisi responden perempuan, dan 995
diisi respopnden laki-laki. Pilihan
untuk bekerja di sektor jasa, banyak didominasi kaum laki-laki. Perempuan hanya
bekerja di bidang pembantu rumah tangga, buruh pabrik, dan menjahit. Sedangkan
laki-laki mempunyai 30 jenis lapangan pekerjaan di sektor jasa.( berdasarkan
data jenis lapangan pekerjaan yang diserahkan pendamping ke operator).
Dari pemetaan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sektor yang
bisa dikembangkan untuk peserta PKH
(yang nota bene kaum perempuan) hanya dua sektor, yakni peternakan dan
perdagangan. Hal ini selaras dengan dengan
jumlah kube yang telah dirintis oleh para pendamping sebanyak 38 kube. Dengan komposisi yang telah disampaikan di awal. Data dari Pendamping
PKH, tentang potensi lapangan pekerjaan
data pengajuan Kube dari Kelompok peserta PKH, ternyata 100 persen berbanding
lurus.
Inilah gambaran yang bisa kami
simpulkan dari proses penanganan pemberdayaan rumah tangga sangat
miskin dengan
menitikberatkan kepada penciptaan potensi kerja di daerahnya sendiri. Kesimpulannya, dengan data yang valid, kami bisa mengukur bahwa KUBE menjadi salah satu alternatif yang bisa dirintis dan dikembangkan
di dampingan PKH, karena
bersumber dari potensi lapangan
pekerjaan peserta PKH. Sekaligus menjawab tantangan
desain eksit program bagi peserta PKH.
Jombang, 6 Oktober 2018.
.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar